Pada mulanya, kegiatan Karang Taruna hanya sebatas pengisian waktu luang yang positif seperti rekreasi, olah raga, kesenian, kepanduan (pramuka), pendidikan keagamaan (pengajian) dan lain-lain bagi anak yatim, putus sekolah, tidak sekolah, yang berkeliaran dan main kartu serta anak-anak yang terjerumus dalam minuman keras dan narkoba. Dalam perjalanan sejarahnya, dari waktu ke waktu kegiatan Karang Taruna telah mengalami perkembangan sampai pada sektor Usaha Ekonomis Produktif (UEP) yang membantu membuka lapangan kerja/usaha bagi pengangguran dan remaja putus sekolah.

Pada masa Pemerintahan Orde Baru, nama Karang Taruna hanya diperuntukkan bagi kepengurusan tingkat Desa/Kelurahan serta Unit/Sub Unit saja (tingkat RT/RW). Sedangkan kepengurusan tingkat Kecamatan sampai Nasional menggunakan sebutan Forum Komunikasi Karang Taruna (FKKT), hal tersebut diatur dalam Kepmensos No 11/HUK/1988. Krisis Moneter yang melanda bangsa ini tahun 1997 turut memberikan dampak bagi menurunnya dan bahkan terhentinya aktivitas sebagian besar Karang Taruna. Saat dilaksanakan Temu Karya Nasional (TKN) IV tahun 2001 di Medan, disepakatilah perubahan nama menjadi Karang Taruna Indonesia (KTI). Oleh karena masih banyaknya perbedaan persepsi tentang Karang Taruna maka pada TKN V 2005 yang diselenggarakan di Banten tanggal 10-12 April 2005, Namanya dikembalikan menjadi Karang Taruna. Ketetapan ini kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. Dengan dikeluarkannya Permensos ini diharapkan tidak lagi terjadi perbedaan penafsiran tentang Karang Taruna, dalam arti bahwa pemahaman tentang Karang Taruna mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial tersebut.

Keberadaan Karang Taruna dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan selama ini, bertumpu pada landasan hukum yang dimiliki, yang terus diperbaharui sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan perkembangan masalah kesejahteraan sosial serta sistem pemerintahan yang terjadi. Sampai saat ini, landasan hukum yang dimiliki Karang Taruna adalah Keputusan Menteri Sosial RI No. 13/HUK/KEP/l/1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Karang Taruna, Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN yang menempatkan Karang Taruna sebagai wadah Pembinaan Generasi Muda, serta Keputusan Menteri Sosial RI No. 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

“Beberapa tahun yang lalu keberadaan Karang Taruna di ibu kota benar-benar memberikan kontribusi yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, beberapa tahun belakangan ini, fungsi dan peranannya mulai tidak kelihatan di tengah masyarakat. Saya optimis dengan kepengurusan yang baru ini Karang Taruna di DKI Jakarta akan mampu menjadi barometer Karang Taruna di Indonesia,” kata Fauzi Bowo saat mengukuhkan pengurus karang taruna DKI Jakarta masa bakti 2005-2010 di Balai Agung, Balai Kota, Jum’at (10/2).

Maraknya kenakalan remaja dan peredaran narkoba pada generasi muda di ibu kota, kata Fauzi Bowo, seharusnya hal itu bisa menjadi pemicu para kader Karang Taruna untuk ikut berperan aktif dalam menanggulanginya.”Tunjukan bahwa Karang Taruna itu memiliki peran nyata terhadap perbaikan moral bangsa,” kata Fauzi Bowo.

Fauzi menambahkan, eksistensi Karang Taruna memang bukan hanya di atas kertas semata-mata tapi karang taruna berada di tengah-tengah komunitas. “Keberadaan karang taruna di tiap kelurahan diyakini memiliki manfaat secara nyata. Di sini, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan secara materiil maupun moril,” kata Fauzi lagi.

Dan dengan adanya kerjasama yang sinergis antara pemerintah dan Karang Taruna, kata Fauzi, maka akan membawa pemuda di ibu kota lebih produktif. “Memerangi peredaran narkoba itu salah satu menjadi kegiatan konkret karang taruna yang sangat dibutuhkan oleh suatu komunitas. Dan saya kira wajar kalau para kader Karang Taruna kelurahan menjadi mitra Pemprov DKI Jakarta dalam memerangi narkoba,” ujaranya.

Menurut Fauzi, sampai saat ini di Jakarta ada sekitar 200 Karang Taruna tingkat kelurahan dimana sekitar 160 karang taruna telah memiliki sasana krida.

Penulis: wawan

Sumber: wawan

KEPUTUSAN
KEPALA DESA RIMBA BERINGIN
NOMOR : 161 / RB-TPHU / I / 2009

TENTANG
PENGUKUHAN KEPENGURUSAN KARANG TARUNA
DESA RIMBA BERINGIN KECAMATAN TAPUNG HULU
KABUPATEN KAMPAR
PRIODE 2009 S/D 2012
DESA RIMBA BERINGIN

Menimbang : a. Bahwa Karang Taruna Merupakan Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa, dan karya di bidang kesejahteraan sosial
b. Bahwa Karang Taruna Sebagai modal social strategis, untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan, dalam rangka memperkuat kesetiakawanan social, kebersamaan perjuangan dan pengabdian terutama dibidang kesejahteraan social.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Rimba Beringin tentang pengukuhan kepengurusan Karang Taruna Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Priode 2009 s/d 2012
Mengingat : 1. Undang – undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
2. Undang – undang No. 6 Tahun 1974 tentang ketentuan – ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
3. Undang – undang No. 28 Tahun tentang Organisasi Kemasyarakatan
4. Undang – undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan.
5. Uandang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
6. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 25 / HUK / 2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 131.14 – 632 / 2006 Tanggal 6 Desember 2006 Tentang Pengangkatan Bupati Kampar Propinsi Riau
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor. 83 / HUK / 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor. 25 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sosial Pemberdayaan dan Perlindunagn Masyarakat Kabupaten Kampar.
10. Keputusan Bupati Kampar Nomor. 141 / PEM / 79 / 2008 Tanggal 25 Maret 2008 di Bangkinang.

Memperhatikan : Hasil Temu Karya Karang Taruna Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Tanggal 12 Januari 2009 di Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu.

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :
PERTAMA : Mengukuhkan Kepengurusan Karang Taruna ” MUKTI MANDIRI ” Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Priode 2009 s/d 2012 sebagai tersebut pada lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Karang Taruna Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : RIMBA BERINGIN
PADA TANGGAL : 15 JANUARI 2009

KEPALA DESA RIMBA BERINGIN

R A M L A N

Tembusan ; di sampaikan Kepada Yth,
1. Ketua Karang Taruna Kecamatan Tapung Hulu di Senama Nenek
2. Ketua Karang Taruna Kabupaten Kampar di Bangkinang.
Lampiran :
KEPUTUSAN
KEPALA DESA RIMBA BERINGIN
NOMOR : 161 / RB-TPHU / I / 2009

TENTANG
PENGUKUHAN KEPENGURUSAN KARANG TARUNA
DESA RIMBA BERINGIN KECAMATAN TAPUNG HULU
KABUPATEN KAMPAR
PRIODE 2009 S/D 2012

PEMBINA UMUM
PEMBINA FUNGSIONAL :
: KEPALA DESA RIMBA BERINGIN
KAUR UMUM
PEMBINA TEKNIS : 1. L P M
2. B P D

KETUA
WAKIL KETUA :
: ADAM MASPUT RIADI
TUKIRAN
SEKRETARIS
WAKIL SEKRETARIS :
: FATHUL FIKRI
RATNO
BENDAHARA
WAKIL BENDAHARA :
: NGADIMAN
UJANG ISMATULLAH
SEKSI – SEKSI
SEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN : 1. SUDARMAN
2. YUNI ISMI. N, S.Pd
3. DWI HARIYANTO, A.Ma
SEKSI USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL : 1. ADI BACOK
2. SIANTURI
3. MELATI RAHAYU
4. EDI JUNAIDI
SEKSI KELOMPOK USAHA BERSAMA : 1. PORAHMAT
2. SYAIFUL AMRI
3. DARYOTO
4. CATUR NUGROHO
SEKSI KEROHANIAN DAN PEMBINAAN MENTAL : 1. SUKIRNO
2. A. MANURUNG
3. HERI
4. NINA SARTIKA
SEKSI OLAHRAGA DAN SENI BUDAYA : 1. DANUSWORO
2. RUKIYAN
3. DIDIK WAHYONO
4. JASRUL
5. HANDOKO
6. AHMAD SOFIYAN
7. SYARIL
SEKSI LINGKUNGAN HIDUP : 1. AZIZ FAJARI
2. MUSLIM
3. SUWARNO
4. BAGIYO
5. HAMBALI

SEKSI HUMAS, DAN KESEJAHTERAAN KEMITRAAN : 1. WAGE
2. WAGIMAN
3. SURAWAN
4. ANDI CHAN
5. SUHARDI
6. RAHMAT
7. SIAHAAN
8. YOGA

DITETAPKAN DI : RIMBA BERINGIN
PADA TANGGAL : 15 JANUARI 2008

KEPALA DESA RIMBA BERINGIN

R A M L A N

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 83/HUK/2005

TENTANG

PEDOMAN DASAR KARANG TARUNA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa Karang Taruna merupakan Oganisasi Sosial wadah pengembangan Generasi Muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan karya di bidang kesejahteraan sosial;

b. Bahwa Karang Taruna sebagai modal sosial strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan, dalam kerangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan dan pengabdian terutama di bidang Kesejahteraan Sosial;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial RI tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

Mengingat : 1. Undang‑Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan‑ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);

2. Undang‑undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);

3. Undang‑undang, Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Keputusan Presiden RI Nomor 8/M Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

5. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

7. Keputusan Menteri Sosiai RI Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;

8. Keputusan Menteri Sosiai RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial;

Memperhatikan : Hasil Temu Karya Nasional V Karang Taruna Tahun 2005 tanggal 10 sampai dengan 12 April 2005 di Provinsi Banten.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN DASAR KARANG TARUNA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Karang Taruna adalah Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Anggota Karang Taruna adalah setiap generasi muda dari usia 11 tahun sampai dengan 45 tahun yang berada di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Komunitas Adat Sederajat adalah warga masyarakat yang tinggal dan hidup bersama di daerah yang dibatasi oleh wilayah adat dan kedudukannya sederajat dengan desa/kelurahan.

Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) adalah wadah penghimpun mantan pengurus Karang Taruna dan tokoh Masyarakat lain yang berjasa dan bermanfaat bagi kemajuan Karang Taruna, yang tidak memiliki hubungan struktural dengan Kepengurusan Karang Tarunanya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Setiap Karang Taruna berasaskan Pancasila.

(2) Tujuan Karang Taruna adalah :

a. Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial.

b. Terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga Karang Taruna yang trampil dan berkepribadian serta berpengetahuan.

c. Tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga Karang Taruna.

d. Termotivasinya setiap generasi muda Karang Taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

e. Terjalinnya kerjasama antara generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

f. Terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial dilingkungannya.

g. Terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan oleh Karang Taruna bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Setiap Karang Taruna berkedudukan di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Setiap Karang Taruna mempunyai tugas pokok secara bersama‑sama dengan Pemerinitah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

(3) Setiap Karang Taruna melaksanakan fungsi :

a. Penyelenggara Usaha Kesejahteraan Sosial.

b. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat.

c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komprehensif, terpacu dan terarah serta berkesinambungan.

d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya.

e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda.

f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik lndonesia.

g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya.

h. Penyelenggara rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya.

j. Penyelenggara Usaha‑usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 4

(1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh generasi muda dalam lingkungan desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang berusia 11 tahun sampai dengan 45 tahun, selanjutnya disebut sebagai warga Karang Taruna.

(2) Setiap generasi muda dalam kedudukannya sebagai warga Karang Taruna mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendidikan politik dan agama.

BAB V

KEORGANISASIAN

Pasal 5

(1) Keorganisasian Karang Taruna diatur berdasarkan aspirasi warga Karang Taruna yang bersangkutan didesa/kelurahan atau komunitas adat sederajat setempat.

(2) Untuk memantapkan komunikasi, kerjasama, pertukaran informasi dan kolaborasi antar Karang Taruna, dapat dibentuk wadah dilingkup Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional sebagai sarana organisasi Karang Taruna yang pemantapannya melalui para pengurus disetiap lingkup masing‑masing.

BAB VI

KFPENGURUSAN

Pasal 6

(1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna yang bersangkutan dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna yaitu:

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

c. Dapat membaca dan menulis.

d. Memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna.

e. Memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di bidang kesejahteraan sosial.

f. Sebagai warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap.

g. Berumur 17 tahun sampai dengan 45 tahun.

(2) Susuna pengurus Karang Taruna dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

(3) Kepengurusan Karang Taruna sesuai dengan keorganisasiannya diatur sebagai berikut:

a. Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan atau Komunitas adat Sederajat yang terpilih dan disahkan dalam Temu Karya diwilayahnya adalah sebagai pelaksana organisasi dalam wilayah yang bersangkutan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah atau Kepala/Ketua Komunitas Adat Sederajat setempat.

b. Pengurus di lingkup Kecamatan yang disahkan dalam Temu Karya Kecamatan adalah sebagai pengembangan jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kolaborasi antar Karang Taruna dalam lingkup/wilayah Kecamatan dan dikukuhkan oleh Camat setempat.

c. Pengurus dilingkup Kabupaten/Kota yang disahkan dalam Temu Karya Kabupaten/Kota adalah sebagai pengembangan jaringan komunikasi, kerjasama informasi dan kolaborasi antar Karang Taruna dalam lingkup/wilayah Kabupaten/Kota dan dikukuhkan oleh Bupati/Walikota setempat.

d. Pengurus dilingkup Provinsi yang disahkan dalam Temu Karya Provinsi adalah sebagai pengembangan jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kolaborasi antar Karang Taruna dalam lingkup/wilayah Provinsi dan dikukuhkan oleh Gubernur setempat.

e. Pengurus di lingkup Nasional yang disahkan dalam Temu Karya Nasional adalah sebagai pengembangan jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kolaborasi antar Karang Taruna dalam lingkup/wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan dikukuhkan oleh Menteri Sosial.

(4) Susunan pengurus disetiap lingkup Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional disesuaikan dengan kebutuhan di Masing-masing lingkup.

BAB VII

MEKANISME KERJA

Pasal 7

(1) Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan atau Komunitas Adat Sederajat melaksanakan fungsi‑fungsi operasional di bidang Kesejahteraan sosial sebagai tugas pokok Karang Taruna dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) serta program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama Pemerintah dan komponen terkait sesuai dengan Peraturan Perundang‑undangan yang berlaku.

(2) Pengurus disetiap lingkup yang ditetapkan sebagai pranata jaringan komunikasi, informasi, kerjasama dan kolaborasi antar Karang Taruna mulai dari pengurus di lingkup Kecamatan sampai dengan Nasional melaksanakan fungsi sebagai berikut:

a. Pengelolaan sistem informasi dan komunikasi.

b. Pemberdaya, mengembangkan dan memperkuat sistem jaringan kerjasama (networking) antar Karang Taruna serta dengan pihak lain yang terkait.

c. Penyelenggara mekanisme pengambilan keputusan organisasi, pendampingan, dan advokasi.

d. Konsolidasi dan sosialisasi dalam rangka memelihara solidaritas, konsistensi dan citra organisasi.

(3) Mekanisme hubungan komunikasi, Informasi, kerjasama dan kolaborasi antar Karang Taruna dengan wadah pengurus di lingkup Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional adalah bersifat koordinatif, konsultatif dan kolaboratif secara fungsional serta bukan operasional.

(4) Untuk mendayagunakan pranata jaringan komunikasi, informasi, kerjasama dan kolaborasi antar Karang Taruna yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka diadakan Forum pertemuan Karang Taruna yang diatur sebagai berikut :

a. Bentuk‑bentuk Forum terdiri dari:

1) Temu Karya;

2) Rapat Kerja;

3) Rapat Pimpinan;

4) Rapat Pengurus Pleno;

5) Rapat Konsultasi;

6) Rapat Pengurus Harian.

b. Mekanisme Forum pertemuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pelaksanaan Karang taruna.

c. Forum‑forum pertemuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pedoman pelaksanaan Karang Taruna.

d. Pengambilan keputusan dalam setiap Forum pertemuan Karang Taruna wajib dilakukan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila hal itu tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

e. Forum Pertemuan Karang Taruna yang diadakan secara Nasional dan khusus dalam rangka usulan untuk bahan perubahan Pedoman Dasar/Pedoman pelaksanaan Karang Taruna, diatur sebagai berikut:

1) Minimal 2/3 (dua pertiga) dari Jumlah peserta/pengurus dari lingkup Provinsi diseluruh wilayah indonesia harus hadir ditambah unsur dari Departemen Sosial selaku Pembina Fungsional;

2) Usulan perubahan Pedoman Dasar / Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna dapat dinyatakan sah apabila didasarkan pada persetujuan minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Provinsi peserta yang hadir dan mendapat persetujuan dari Pembina Fungsional Pusat (Departemen Sosial);

3) Rekomendasi usulan guna perubahan tersebut, diusulkan sebagai bahan untuk disahkan atau ditetapkan oleh Menteri Sosial Rl;

(5) Kedudukan, pemilihan dan masa bakti pengurus sebagai berikut:

a. Pengurus Karang Taruna berkedudukan di Desa/Kelurahan atau Komunitas Adat Sederajat setempat. Pengurus di lingkup Kecamatan, Kabupaton/Kota dan Provinsi berkedudukan di lbukota masing‑masing dan pengurus di lingkup Nasional berkedudukan di lbukota Negara.

b. Pemilihan pengurus dilakukan secara musyawarah dan mufakat dalam Temu Karya serta wajiib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

c. Masa bakti Pengurus Karang Taruna di Desa/Kelurahan atau Komunitas Adat Sederajit paling lama 3 (tiga) tahun dan Pengurus lingkup Kecamatan sampai dengan Nasional, masing‑masing selama 5 (lima) tahun serta dapat dipilih kembali untuk kedua kalinya, serta memenuhi persyaratan yang berlaku.

BAB VIII

PENGUKUHAN DAN PELANTIKAN PENGURUS

Pasal 8

1) Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan atau Komunitas Adat Sederajat dan Pengurus di lingkup Kecamatan sampai dengan Nasional dilakukan dengan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkatan lingkupnya.

2) Surat Keputusan Pejabat yang berwenang tersebut pada ayat (1) diatas adalah:

a. Surat Keputusan Kepala desa/Lurah atau Komunitas adat sederajat untuk Pengukuhan Pengurus Karang Taruna setempat.

b. Surat Keputusan Camat untuk pengukuhan Pengurus, dilingkup Kecamatan setempat.

c. Surat Keputusan Bupati/Walikota untuk pengukuhan Pengurus dilingkup Kabupaten/Kota setempat.

d. Surat Keputusan Gubernur untuk pengukuhan Pengurus dilingkup Provinsi setempat.

e. Surat Keputusan Menteri Sosial untuk Pengukuhan Pengurus dilingkup Nasional.

3) Pelantikan Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan atau Komunitas adat Sederajat dan Pengurus dilingkup Kecamatan sampai dengan Nasional dilakukan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkatan lingkupnya masing‑masing.

BAB IX

PEMBINA

Pasal 9

(1) Karang Taruna sebagai Organisasi Sosial Generasi Muda diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki Pembina Utama, Pembina Fungsional dan Pembina Teknis.

(2) Pembina Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Presiden Republik Indonesia.

(3) Pembina Umum, Pembina Fungsional dan Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Pusat dan di daerah adalah :

a. Pembina di Pusat terdiri:

1) Menteri Dalam Negeri selaku Pembina Umum.

2) Menteri Sosial selaku pembina Fungsional.

3) Pimipinan Departemen/Kementerian Negara/Lembaga atau Badan Negara yang terkait sebagai Pembina Teknis Karang Taruna.

b. Pembina di Daerah terdiri dari:

1) Pembina Umum:

a. Gubernur Provinsi.

b. Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota.

c. Camat untuk Kecamatan.

d. Kepala Desa/Lurah atau Komunitas Adat Sederajat untuk Desa/Kelurahan atau Komuntas adat sederajat.

2) Pembina Fungsional:

a. Kepala Dinas/Instansi Sosial Provinsi.

b. Kepala Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota.

c. Kepala Seksi/Unit yang tugasnya berkaitan langsung dengan bidang kesejahteraan sosial di Kecamatan dan atau di Desa/Kelurahan atau Komunitas Adat Sederajat.

3) Pembina Teknis:

a. Pimpinan Instansi/Lembaga/Badan Daerah Provinsi yang terkait.

b. Pimpinan Instansi/Jawatan/Lembaga atau Badan Daerah Kabupaten/Kota yang terkait.

c. Pimpinan Unit Kecamatan, Desa/Kelurahan atau Komunitas Adat Sederajat yang terkait dengan Penyediaan dukungan bagi peningkatan Fungsi Karang Taruna di wilayah setempat.

BAB X

KEUANGAN

Pasal 10

Keuangan Karang Taruna dapat diperoleh dari:

Iuran warga Karang Taruna.
Usaha Sendiri yang diperoleh secara syah.
Bantuan Masyarakat yang tidak mengikat.
Bantuan/Subsidi dari Pemerintah.
Usaha‑usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang‑undangan yang berlaku.

BAB XI

MAJELIS PERTIMBANGAN DAN UNIT TEKNIS KARANG TARUNA

Pasal 11

(1) Setiap Karang Taruna dapat membentuk Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) pada forum tertinggi (Temu Karya) di masing‑masing wilayahnya yang kemudian dikukuhkan oleh forum tersebut.

(2) Majelis Pertimbangan Karang Taruna dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris (sesuai kebutuhan) merangkap anggota, dan para anggota yang jumlahnya ditentukan sesuai dengan jumlah mantan aktivis Karang Taruna di wilayahnya masing‑masing ditambah beberapa tokoh yang dianggap layak apabila memungkinkan.

Pasal 12

(1) Karang Taruna dapat membentuk Unit Teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program‑programnya.

(2) Unit Teknis dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelembagaan Karang Taruna dan pembentukannya harus melalui mekanisme pengambilan keputusan dalam forum yang representatif dan sesuai kapasitasnya untuk itu.

(3) Unit Teknis disahkan dan dilantik oleh Karang Taruna yang membentuknya dan harus berkoordinasi serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Karang Taruna yang membentuknya.

BAB XII

IDENTITAS

Pasal 13

(1) Karang Taruna dapat memiliki identitas lambang bendera, panji, yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Rl Nomor 65/HUK/KEP/XI/1982, dan lagu mars serta hymne.

(2) Identitas yang telah ditetapkan dan/atau digunakan tersebut menjadi identitas resmi Karang Taruna dan hanya dapat dirubah dengan Keputusan Menteri Sosial.

(3) Mekanisme penggunaan identitas Karang Taruna diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pelaksanaan Karang Taruna.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 14

(1) Hal‑hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.

(2) Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 11/HUK/1988 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Juli 2005

MENTERI SOSIAL RI,

TTD

H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;

2. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;

3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat;

4. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial di lingkungan Departemen Sosial;

5. Gubernur Provinsi di seluruh lndonesia;

6. Kepala Dinas/instansi Sosial Provinsi di seluruh Indonesia;

7. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;

8. Para Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Sekretaris Itjen/Ditjen/Badan dan Kepala Pusat di lingkungan Departemen Sosial;

9. Kepala Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota di seluruh lndonesia;

10. Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi ‑ Biro Kepegawaian dan Hukum Departemen Sosial.